Yang Unik dalam Demo Jalan Diponegoro

Di tengah aksi, ada sejumlah pejalan kaki membawa poster "Trotoar Untuk Pejalan Kaki."


Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM


VIVAnews - Ada yang unik di tengah aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan para mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMNI), di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat 30 Maret 2012. Sejumlah pejalan kaki dan pesepeda membawa poster "Trotoar Untuk Pejalan Kaki" dengan berjalan di trotoar jalan protokol itu.

Mereka adalah sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat dari Komite Penghapusan Bensin Bertimble (KPBB). Salah satu peserta aksi, Laily Fitiria mengaku, aksi tersebut ditujukan untuk mengingatkan semua pihak, bahwa trotoar difungsikan bagi pejalan kaki. "Untuk ingatkan pemotor juga. Karena biasanya pemotor naik ke atas trotoar," kata Laily kepada VIVAnews.

Seringnya pemotor yang naik ke atas trotoar, meski keadaan jalan sedang macet, telah mengganggu para pejalan kaki. "Yang saya perhatikan, pemotor naik ke trotoar di Semanggi, Jatinegara, dan HI," katanya.

Ia pun berharap, dengan aksinya ini, para pemotor dapat lebih sadar lagi akan fungsinya trotoar dibuat.

Aksi jalan kaki dan bersepeda yang dilakukan Laily dan kawan-kawan ini dimulai dari Bundaran HI sampai RS Saint Caroulus, Jakarta Pusat. "Setiap Jumat kita lakukan aksi ini," kata perempuan berjilbab ini.

Aksi ini sempat menjadi perhatian para warga sekitar yang sedang menyaksikan jalannya unjuk rasa mahasiswa GMKI yang sedari tadi membakar sejumlah potongan kayu dalam menuntut pemerintah tak menaikkan harga BBM.

Hitung-hitungan Peluang Kenaikan BBM

"Oleh karena itu, Partai Golkar menyatakan kami menolak kenaikan harga BBM."


DPR gelar paripurna soal rencana kenaikan harga BBM



VIVAnews -- Di tengah kepungan massa demonstran yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), satu persatu fraksi menyampaikan sikapnya terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mengawali pernyataannya, juru Bicara Fraksi Golkar, Ahmadi Noor Supit menyatakan, partainya menyatakan bahwa suara Golkar adalah suara rakyat. "Mengkaji secara mendalam terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada saat ini," kata dia dalam Sidang Paripurna di DPR RI, Jumat 30 Maret 2012. "Pada awal pembicaraan di Banggar, ada kecenderingan Partai Golkar mulanya agak memahami keinginan pemerintah."

Namun sikap tersebut berubah. "Tapi ketika rakyat menuntut, ketika rakyat berteriak, mengingatkan pada Partai Golkar sebagai partai rakyat, tentu kami mengkaji ulang. Kami kaji ulang, kami pelajari secara baik," tambah Ahmadi.

Dia menambahkan, pemberian persetujuan penambahan subsidi energi sebesar Rp58 triliun, dari Rp167 triliun menjadi Rp225 triliun adalah angka yang sangat cukup. "Apalagi ditambah dengan penghematan yang mana seharusnya dilakukan pemerintah," kata Ahmadi.

"Oleh karena itu, Partai Golkar menyatakan kami menolak kenaikan harga BBM," tegas dia, diikuti tepuk tangan keras para anggota Dewan dan pengunjung sidang.

Ahmadi menambahkan, kewenangan menaikkan harga BBM berada di tangan pemerintah. "Domain pemerintah, tetapi tentu saat ini kita menganggap hal itu (menaikkan harga BBM) tidak perlu dilakukan."

Soal Pasal 7 Ayat 6A


Sesungguhnya debat soal kenaikan BBM itu, bukan cuma naik atau turun. Karena yang dibahas di dalam sidang itu sesungguhnya Pasal 7 ayat 6. Ayat itu menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM. Pemerintah meminta pasal ini dicabut. Tapi sejumlah fraksi seperti PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura menolak usul itu.

Sebagai terobosan atas kebuntuan itu, dalam rapat Badan Anggaran, sejumlah fraksi dari Setgab mengusulkan tambahan ayat. Yaitu ayat 6A pada Pasal 7 itu. Jadi ayat 6 itu tidak dicabut, tapi ada tambahan ayat di situ yaitu 6A.

Nah, ayat 6A itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM. Dalam ayat itu akan disebut syarat yang diperlukan jika pemerintah menaikkan harga BBM. Patokannya adalah harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan perbandingannya terhadap patokan harga ICP di APBN.

Jadinya seperti ini:

Harga ICP yang dipatok APBN saat ini----------------105 dolar
Rata2 harga ICP di pasaran sepanjang Januari -------115 dolar
Rata2 harga ICP di pasaran sepanjang Februari ------122 dolar

---------------------------------------------------

Rata-rata selama dua bulan terakhir adalah  -------119

Mari melihat sikap sejumlah fraksi di Paripurna tadi terhadap angka-angka di atas. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra tidak setuju pasal 6 itu dicabut. Artinya ketiga fraksi itu dikecualikan dulu dari hitung-hitungan ini.

Sikap Fraksi Demokrat (Jumlah suara 149)

Pemerintah boleh menaikkan BBM, jika harga ICP naik 5% dari harga yang dipatok di APBNP(105). Maka 5% (105)+105= 110,25.

**Artinya, Fraksi Demokrat mempersilahkah pemerintah menaikkan harga BBM, jika harga ICP=110,25. Jika mengunakan harga rata-rata Januari-Februari atau gabungan keduanya, maka Demokrat sudah mengijikan pemerintah menaikan BBM.

Sikap Fraksi Golkar (Jumlah suara 106)

Fraksi Golkar menolak kenaikan BBM saat ini, tapi juru bicara fraksi itu Ahmad Noor Supit menjelaskan bahwa jika harga ICP naik 15% maka, "Pemerintah berwewenang mengambillangkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan UU yang berlaku."

Lihat posisi angka 15 itu terhadap harga ICP di atas. Dengan 15 persen itu, maka (15%x105)+105=US$120,75 per barel.

**Artinya- jika harga ICP minimal US$120,75, maka Golkar mempersilahkan pemerintah menaikkan harga BBM.

1) Jika yang jadi acuan adalah harga ICP sepanjang Januari (US$115) maka, menurut Golkar pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM. Karena harga yang terbentuk masih di bawah batas minimal yang dihitung Golkar.

2)Jika menggunakan patokan harga rata-rata bulan Februari (US$122), maka pemerintah sebenarnya sudah bisa menaikkan harga BBM. Karena harga ICP yang terbentuk sudah melebihi batas minimal yang diajukan oleh Partai Golkar, lebih dari selisih yang ditetapkan.

3) Kalau patokannya harga rata-rata sepanjang dua bulan terakhir tahun 2012, yang besarannya US$119, maka hitungannya adalah 119-105=14. Masih kurang 1, yang artinya BBM tidak naik sekarang alias 1 April.

Sikap Fraksi PAN--(sama dengan Golkar- Jumlah suara PAN--46)

Sikap Fraksi PPP (38 orang)


Fraksi PPP mensyaratkan bahwa jika kenaikan ICP, 10% dari harga yang dipatok di APBNP (105), maka pemerintah boleh menaikan BBM. Maka 10x(105)+105=115,5.

**Artinya, jika harga ICP lebih dari 115,5 maka bagi PPP, pemerintah boleh menaikan harga BBM.


1) Jika patokannya harga rata-rata Januari 2012 yang besarannya 115,91 maka pemerintah boleh menaikan BBM.

2) Jika yang jadi patokan harga Februari (122), maka harga boleh naik

3) Jika patokannya harga rata2 Januari dan Februari maka harga boleh naik.

Fraksi PKB (28 orang)

Fraksi ini mensyaratkan bahwa pemerintah boleh menaikkan BBM jika harga ICP naik 17,5 dari harga yang dipatok di APBNP(105). Maka 17,5x(105)+105=123,375

**Artinya, jika harga ICP lebih dari 123,375, maka pemerintah dipersilahkan menaikan harga BBM.
Maka

1) Jika patokannya harga BBM Januari, maka BBM tidak boleh naik
2) Jika patokannya harga Februari, maka BBM tidak naik
3) Jika patokannya harga rata2 Januari dan Februari, maka tidak naik juga

Sikap Fraksi PKS (57 orang)

Fraksi ini mensyaratkan bahwa pemerintah boleh menaikan BBM jika harga ICP naik 20% dari harga ICP yang dipatok di APBNP. Maka 20x(105)+105= 126

**Artinya, pemerintah boleh menaikan BBM jika harga ICP minimal 126
Maka

1) Jika memakai harga rata2 Januari, PKS tidak setuju naik
2) Jika memakai harga rata2 Februari, PKS tidak setuju
3) Jika memakai harga rata2 Januari dan Februari, PKS tidak setuju

Negosiasasi dalam Setgab bisa saja menyangkut poin2 di atas. Apakah mengunakan harga Januari, Februari atau rata-rata selama dua bulan itu.

Jika pakai rata-rata Januari

Cuma Demokrat yang setuju naik, 149 suara di DPR

Jika patokan rata-rata Februari


Maka yang masuk adalah Demokrat(149 suara) Golkar (106( suara), PAN( 46), PPP(38 suara)=339 suara
Jika patokan rata2 dua bulan (Januari dan Februari)

Maka yang masuk adalah Demokrat (149 suara) PPP (38 suara)

Total Jumlah suara di Paripurna 560. BBM naik sekarang atau tidak, sangat bergantung pada sikap Golkar, PAN dan PPP. Kalau mereka memutuskan patokannya adalah harga rata2 Februari, maka BBM dipastikan naik. Sebab jumlag suara mereka plus Demokrat adalah 339 dari 560 total suara.

Jalan Diponegoro Ditutup Malam Ini

Jalan Diponegoro Ditutup Malam Ini



JAKARTA, KOMPAS.com -  Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, ditutup menyusul demonstrasi yang digelar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jumat (30/3/2012) malam.

Aksi yang berlangsung mulai pukul 16.00 ini semula menggunakan 1 ruas jalan. Semakin sore, aksi semakin memakan jalan. Hingga sekitar pukul 19.15, jalan ditutup seluruhnya.

Kendaraan yang sempat melintas akhirnya berputar balik. Sementara, mahasiswa masih membakar ban dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.

Kenaikan Harga BBM Bukan Hidup-Mati

SIDANG Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat membahas sikap DPR terhadap usulan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Ribuan mahasiswa dan buruh berunjuk rasa di depan Gedung DPR untuk mendesak DPR menolak usulan pemerintah karena kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberatkan masyarakat.

Melihat situasi yang terjadi di depan Gedung DPR, kita seperti dihadapkan pada situasi hidup atau mati. Apalagi jika dilihat apa yang terjadi di Salemba, Jakarta dan Makassar pada hari Kamis malam di mana mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi hingga Jumat dini hari.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung Prof Surna Tjahja Djajadiningrat melihat bahwa ada persoalan struktural yang sedang dihadapi bangsa ini. Kita kehilangan kebersamaan sebagai bangsa dan selalu melihat persoalan sebagai persoalan kalah dan menang.

Ketika kita membawa setiap persoalan ke dalam perspektif kalah dan menang, maka kita tidak akan pernah mencoba mencari pikiran alternatif. Padahal banyak persoalan yang kita hadapi sebenarnya merupakan tanggung jawab kita bersama.

Ambil contoh masalah keamanan. Itu bukan kebutuhan satu-dua orang saja, tetapi kebutuhan kita semua. Keamanan sebenarnya merupakan public goods. Demikian pula dengan yang namanya energi seperti minyak dan gas. Kedua komoditas itu bukanlah barang pribadi, tetapi barang publik.

Oleh karena kita tidak pernah mencoba pikiran alternatif, dalam urusan BBM kita seperti dihadapkan kepada persoalan hidup dan mati tadi. Seakan-akan masalah yang kita hadapi sekadar naik atau tidak harga BBM bersubsidi. Kita seakan menghadapi kiamat kalau menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM.

Padahal kalau kita mau menggunakan akal, banyak yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi energi dan juga pangan bagi bangsa ini. Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Lingkungan Dr Asrul Thayeb menyebutkan alam Indonesia sebetulnya menyediakan sumberdaya yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi dari bangsa ini.

Salah satunya adalah sagu. Dengan mengembangkan tanaman sagu seluas setengah Jawa Barat saja, maka akan bisa dihasilkan sagu yang mampu memenuhi kebutuhan 400 juta penduduk. Kalau kita gunakan teknologi pangan untuk mengolah sagu itu, maka sagu akan bisa kita ubah menjadi beras kualitas nomor satu.

Karena penduduk Indonesia baru 240 juta, menurut Asrul, kelebihannya sagu dengan mudah bisa difermentasi  untuk menjadi methanol. Methanol ini bisa dipakai sebagai sumber energi pengganti minyak bumi.

Asrul melihat banyak benda yang ada di alam ini sebenarnya bisa diubah menjadi energi. Bahkan sampah yang sudah dibuang pun, kalau kita cerdas akan bisa diubah menjadi energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Mengapa lalu kita tidak melihat potensi yang ada di sekitar kita untuk membangun ketahanan pangan dan energi bagi bangsa ini? Pertama karena kita selalu melihat masalah hanya sekadar kalah dan menang tadi. Kedua, karena kita tidak peduli terhadap alam dan cenderung justru melawan aturan alam.

Kembali ke alam merupakan langkah yang harus kita gaungkan. Sebab, alam ternyata telah memberikan kelebihan kepada bangsa ini untuk bisa hidup dan berkembang. Kalau kita mau bersahabat dengan alam, tidak ada kesulitan yang harus dihadapi bangsa ini.

Berpikir alternatif yang harus kita sama-sama kembangkan. Kalau banyak di antara kita yang mau melakukan penelitian, maka akan banyak yang bisa kita hasilkan. Apalagi pemerintah mendorong bagi munculnya pikiran-pikiran besar dari anak bangsanya.

Begitu banyak anak istimewa yang dimiliki bangsa ini. Begitu banyak pula potensi yang kita punyai. Sekarang tinggal diperlukan untuk mempertemukan keduanya agar bisa  menghasilkan sesuatu yang berguna bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara ini.

Pada akhirnya benar bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan ditentukan seberapa banyak kekayaan alam yang dimiliki bangsa itu. Kemajuan sebuah bangsa lebih ditentukan seberapa banyak manusia berkualitas yang dimiliki bangsa itu.

Hanya manusia yang berkualitaslah yang paham menjadikan potensi sebagai sesuatu yang bernilai tambah tinggi. Apalagi jika mereka memiliki hati untuk tidak sekadar memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain yang harus bisa ikut hidup lebih sejahtera.
.

Soal BBM, Parpol Koalisi "Bermuka Dua"

Burhanuddin Muhtadi


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik koalisi di pemerintahan dinilai tengah menampilkan politik dua muka dalam pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, khususnya terkait hal krusial menyangkut harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Penilaian itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, di sela-sela rapat paripurna di Kompleks DPR, Jumat (30/3/2012).

Penilaian Burhanudin itu jika melihat klaim partai politik koalisi di antaranya Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang menolak harga BBM dinaikan. Namun, mereka memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan penambahan ayat dalam RUU APBNP 2012 .

"Saya melihat ini politik dua muka yang ditampilkan koalisi. Di hadapan publik mereka menyatakan menolak saat ini tapi membuka kemungkinan harga BBM dinaikkan dengan menambah klausul," kata Burhanuddin.

Sikap fraksi koalisi yang memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu terlihat dari usulan tambahan ayat pada Pasal 7 RUU APBNP. Dalam UU APBNP 2012 , Pasal 7 Ayat 6 menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Seluruh fraksi dalam partai koalisi mengusulkan menambahkan ayat menjadi 6a. Ayat itu yang memberi keleluasaan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil/ICP) dengan batasan tertentu.

Penentuan naik atau tidaknya harga BBM berpatokan pada asumsi ICP pada APBNP 2012 sebesar 105 dollar AS per barrel. Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan pemerintah baru bisa menaikkan harga BBM jika harga ICP telah melebihi 15 persen dari asumsi sebesar 105 dollar AS per barrel.

Fraksi Partai Demokrat mematok batasan sebesar 5 persen, Fraksi Partai Golkar mematok 15 persen, Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 17,5 persen, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 20 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan sebesar 10 persen.

"Dengan opsi itu maka kenaikan tinggal tunggu waktu saja. Mereka sadar isu BBM tidak populer. Mereka seolah-olah menolak tapi memberi tiket institusional kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM. Jadi ini untuk kepentingan elektoral dan pencitraan saja," pungkas Burhanuddin.

DPR: Presiden SBY Memang Penakut

Presiden SBY 


INILAH.COM, Jakarta - Komisi III DPR menilai bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang penakut. Sebab, menghadapkan masyarakat pendemo yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan TNI.

Hal ini terkait dengan pengamanan Istana Negara oleh aparat TNI. Dalam aksi ribuan buruh rabu (21/3/2012) lalu, aparat TNI termasuk menjaga kompleks Istana.

Sikap ini dinilai membuktikan ucapan Presiden sebelumnya terkait ancaman pada diri dan keluarga termasuk pada jabatannya.

"Pengamanan oleh TNI ini menunjukkan bahwa Presiden SBY memang penakut, hal ini sesuai dengan keluhan yang dilontarkan Presiden beberapa hari yang lalu," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, dalam keterangan persnya kepada, Sabtu (24/3/2012).

Menurut Nasir, pengerahan TNI untuk menjaga aksi demo mengingatkan kita pada gaya Orde Baru (Orba) yang sangat represif terhadap sikap kritis masyarakat. Nasir menuding, Presiden mulai menerapkan cara-cara ala Orba. Presiden tidak mau bertanggungjawab atas kebijakannya menaikkan BBM yaitu dengan menghadapkan masyarakat pada kekuatan-kekuatan militer.

"Gaya Orde Baru dengan melakukan pengamanan ala militer menjadi jalan pilihan Presiden. Ini sungguh disesalkan, karena menunjukkan Presiden tidak mau bertanggungjawab terhadap kebijakan yang diambilnya, dengan menghadapkan rakyat dengan militer," katanya.

Jelasnya, dengan semakin dekatnya pengambilan kebijakan kenaikan harga BBM pada akhir Maret ini, membuat pemerintah semakin siaga. Kesiagaan tersebut diakibatkan banyaknya protes melalui aksi demonstrasi baik yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh maupun masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan opsi untuk melibatkan TNI dalam mengamankan demo ini.

Aparat TNI akan disiapkan untuk menjaga Ring 2 di luar Istana Negara yang bisanya hanya dijaga personel Polisi guna mengamankan aksi demonstrasi penolakan penaikan harga BBM.

"Pengamanan dengan TNI tersebut adalah tindakan yang tidak tepat, bahkan melanggar konstitusi. Menghadapkan rakyat dengan TNI adalah tindakan yang represif, seolah-olah rakyat yang menolak BBM ini melakukan tindakan makar sehingga perlu diperangi," jelasnya.

Partai Tertentu Dianggap Manfaatkan Isu BBM

Metrotvnews.com, Padang: Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Asrinaldi, menengarai partai politik tertentu memanfaatkan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk pencitraan.

"Itu bisa dilihat ketika pemerintah mengajukan usulan pembatasan kuota BBM semua partai politik sepakat mendukung, namun ketika dikemukakan opsi penaikan harga terjadi pro dan kontra," kata Asrinaldi di Padang, Jumat (30/3).

Menurut Asrinaldi, jika diamati sejak awal ada parpol yang konsisten menolak kebijakan kenaikan harga BBM, seperti PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra. Tapi belakangan Partai Golkar dan PKS ikut menolak.

"Sikap itu ditengarai untuk mendapat simpati masyarakat sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2014," kata dia.

Ia berpendapat, jika pemerintah akhirnya batal menaikkan harga BBM, maka hal itu akan menjadi "bom waktu" karena cepat atau lambat harga BBM tetap harus dinaikkan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi.

Menurut dia, saat ini sebenarnya merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM karena jika dilakukan pada 2013 atau 2014 tidak mungkin mengingat saat itu tensi politik sedang tinggi guna menghadapi pemilu.

Sementara jika dinaikkan pada 2015, maka hal itu akan lebih sulit lagi karena pemerintahan baru terbentuk dan harus diciptakan suasana yang kondusif usai Pemilu 2014, kata dia.

"Akibatnya pemerintah dalam posisi dilematis dan kebijakan untuk menaikkan harga BBM mengalami tarik ulur sebagaimana terjadi saat ini," kata dia.

Sementara jika harga BBM tetap naik maka partai yang mendukungnya seperti Partai Demokrat, PAN, PPP dan lainnya akan mengalami penurunan citra karena kebijakan yang tidak populer tersebut.

Namun akan tertutupi oleh kompensasi bantuan tunai sementara yang dibagikan kepada masyarakat, sehingga kembali memperoleh simpati publik sebagaimana yang terjadi ketika bantuan langsung tunai (BLT) dibagikan pada 2008, kata dia.

Ia menambahkan, solusi terbaik yang sebaiknya diambil pemerintah adalah tetap menaikkan harga BBM namun diiringi dengan penjelasan yang logis dan kuat kepada masyarakat mengapa hal itu harus dilakukan.(Ant/ICH)

Setelah Mahasiswa, Buruh Juga Jebol Pagar DPR

Ribuan buruh berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012). Mereka menuntut agar DPR yang melaksanakan rapat paripurna hari ini memutuskan agar harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak dinaikkan.


JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah demonstran dari elemen mahasiswa berhasil menjebol pagar DPR/MPR bagian kiri, peristiwa serupa pun terjadi di pagar bagian kanan. Namun, kali ini dilakukan oleh demonstran dari elemen buruh.

Sebanyak dua ruas pagar bertralis besi berwarna hijau berhasil dirobohkan dengan cara melilitkan spanduk ke ujung pagar. Dengan komando beberapa orang, masa pun menarik beberapa kali hingga pagar gedung rakyat tersebut benar-benar runtuh.

"Revolusi, revolusi, revolusi," teriaknya berulang-ulang, Jumat (30/3/2012).

Usaha penjebolan pagar tersebut sebenarnya telah dilakukan para demonstran sejak beberapa waktu lalu, namun karena dianggap memprovokasi, mereka pun diperingatkan oleh pimpinan konsolidasi.

Meski sudah tak berpembatas, para demonstran tampak tidak ada yang memasuki halaman rumput Gedung DPR. "Jangan masuk, tetap di luar," ujar seorang orator dari atas mobil komando.

1.200 Nasi untuk Polisi di DPR Diduga Beracun

Hasilnya, bungkusan kotak yang berisi nasi, sayuran, dan ayam nugget itu basi.


Petugas menjaga aksi demo 


VIVAnews - Sebanyak 1.200 nasi bungkus sumbangan dari Yayasan Anak Bangsa untuk pasukan Polri yang berjaga di gedung DPR ternyata mengandung nitrit. Tidak hanya itu, semua lauk beserta nasi dalam bungkus itu juga dinyatakan basi.

"Setelah dilakuan standar operasional tim dokter Polda, ternyata nasi bungkus itu basi dan mengandung nitrit, beracun," kata Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Agung Budi Maryoto di gedung DPR, Jakarta, Jumat 30 Maret 2012.

Nasi kotak itu kiriman dari Yayasan Anak Bangsa. Sesuai prosedur, setiap kali ada sumbangan sukarela, polisi langsung melakukan pemeriksaan oleh tim dokter untuk meneliti makanan sumbangan itu.

Hasilnya, bungkusan kotak yang berisi nasi, sayuran, dan ayam nugget itu basi. "Langkah selanjutnya, kami akan mengirimkan kembali kepada Yayasan Anak Bangsa itu," kata Agung di halaman gedung DPR.

Menurut Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rudi Herdi Sampurno, semua nasi bungkus itu belum sempat dimakan para anggota. Jadi, tidak ada anggota yang menjadi korban.

Lalu, apakah efek nitrit yang terkandung dalam makanan itu mematikan? "Tidak. Nitrit yang dikandung itu merupakan bahan kimia yang bisa membuat efek sakit perut," ujar Rudi. (adi)

BBM Pasti Naik, Paripurna hanya Akal-akalan Setgab

Demonstran merobohkan pagar pembatas tol (IKA).


Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husein memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) naik. Paripurna Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan 2012, khususnya soal BBM, adalah akal-akalan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi.

"Lobi sudah selesai, tetap akan voting ada atau tidaknya Pasal 7 ayat 6 (a)," kata Saleh usai menghadiri lobi antar fraksi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (30/3). Sementara di luar gedung DPR, ribuan demonstran terus menerikkan yel-yel penolakan kenaikan harga BBM. Bahkan, demonstran menjebol pagar DPR.

Menurut Saleh, peta kekuatan masih sama. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Gerindra menolak tambahan pasal yang isinya membolehkan pemerintah menaikan harga BBM asal besaran harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) ditentukan DPR.

Sementara Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi PKB tetap ingin agar ada penambahan pasal.

"Ya memang. Biar rakyat tahu. Jadi sama saja akan tetap naik. Jadi (ini) cuma akal-akalan mereka (Setgab)," kata Saleh ketika ditanya apa artinya hasil lobi itu.

Ia menambahkan, kini fraksi yang tergabung dalam Setgab tengah mendiskusikan besaran ICP dan range waktunya. "Berapa besaran ICP dan range, itu urusan Setgab. Paripurna nanti cuma sama menolak dan menerima," kata dia.

Meski tahu akan kalah, Saleh mengatakan Partai Hanura akan tetap mengikuti voting. "Biar rakyat tahu. Kemampuan kita cuma segini. Masyarakat jangan mau dibodohi," tandas Saleh.(Andhini)

Massa FPI Lumpuhkan Medan Merdeka Barat

Jalan dari arah Harmoni ke Bunderan HI ditutup total karena disesaki ribuan orang FPI.


Massa FPI demo kenaikan harga BBM


VIVAnews - Ribuan orang dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 30 Maret 2012. Sebelumnya mereka melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia.

Massa FPI yang mengenakan atribut putih tersebut menduduki tempat-tempat di sekitar depan Istana Merdeka. Mereka memadati Jalan Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Barat. Bahkan, Jalan Medan Merdeka Barat-arah dari Harmoni ke Bunderan Hotel Indonesia-terpaksa ditutup oleh polisi. Penutupan dlakukan karena banyak massa yang berkumpul di jalan tersebut.

Arus kendaraan dari Harmoni dialihkan ke arah Juanda. "Kalau ada kendaraan yang mau ke Blok M, bisa memutar lewat Jalan Veteran dan kemudian melintas Jalan Medan Merdeka Utara. Untuk lewat arah Jalan Abdul Muis, belakang Gedung Mahkamah Konstitusi," kata salah seorang Polisi Lalu Lintas.

Sementara Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Bunderan HI ke Harmoni terpantau tidak terlalu padat. Di samping itu, kendaraan yang digunakan sebagian massa FPI seperti mobil dan motor juga tampak diparkir di beberapa tempat di sekitar depan Istana.

Sejak kedatangan massa FPI dari Bundaran HI, sudah hampir lebih dari 30 menit tak terlihat aktifitas Bus TransJakarta yang melintas dari dan menuju Harmoni.

Aksi FPI ini diikuti oleh ribuan orang. Di antaranya sejumlah ibu-ibu berjilbab dan berpakaian putih bersama anak-anak. Sejauh ini, para ibu dan anak-anak ini terlihat beristirahat di bawah pohon di sekitar taman tengah jalan atau di depan pagar Monas juga di bawah pohon. Pantauan VIVAnews, massa FPI ini membawa sejumlah bendera dan spanduk yang menentang kenaikan harga BBM. (sj)

Mahasiswa Berhasil Terobos Masuk Pagar DPR

Massa dari gabungan elemen mahasiswa saat berusaha membobol pagar di samping gedung DPR


JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa yang beraksi di depan gedung DPR/MPR akhirnya berhasil menerobos masuk pagar pintu DPR. Awalnya, mereka hanya sekitar 15 orang masuk dengan merusak jeruji besi pagar DPR. Kelimabelas orang ini pun langsung berteriak menyanyikan yel-yel perjuangannya. Setelah itu, mahasiswa mulai membakar spanduk, helm, dan poster.

Usai aksi bakar-bakaran dilakukan, belasan mahasiswa dibantu dengan ratusan mahasiswa di luar gedung DPR berhasil menggeser pagar DPR selebar 10 meter. Mahasiswa pun berteriak. Mereka siap sedia untuk masuk ke dalam gedung DPR. Ratusan aparat kepolisian tampak membuat barikade di belakang pagar DPR. Dua unit water cannon dan dua unit barakuda sudah siap siaga.

Masuk ke DPR, Mahasiswa Bakar Spanduk

Ratusan mahasiswa itu masuk ke wilayah gedung DPR setelah menjebol pagar.


Demo Mahasiswa di DPR Ricuh


VIVAnews - Mahasiswa berhasil merobohkan empat pagar di sisi kiri dan empat gerbang utama Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 30 Maret 2012.
Ratusan mahasiswa pun langsung merangsek masuk ke dalam halaman gedung. Petugas dan mahasiswa kini sudah saling berhadapan. Mereka dihadang oleh dua barikade pasukan polisi lengkap dengan tameng.
Mahasiswa kemudian melakukan aksi bakar spanduk. Namun polisi tidak bereaksi, petugas tetap melakukan penjagaan.

Dari pantuan VIVAnews, mahasiswa lainnya terus menggedor-gedor gerbang DPR dengan batu.
Konsentrasi massa saat ini terbagi dua, yaitu di pintu pagar sebelah utara yang ditelah dikuasai oleh elemen gerakan mahasiswa yang terdiri dari PB HMI, PMII, GMNI, dan KAMMI. Sementara itu di sebelah selatan yang dikuasai oleh massa buruh dari FSPMI dan KSPI.

Massa dari buruh yang menggelar aksi sejak pagi tidak terlibat dalam aksi ini. Mereka tetap menggelar orasi dan memisahkan diri dari kelompok mahasiswa yang mulai bertindak anarkis. (adi)

Jakarta Dikepung Demo BBM Selasa, 27 Maret

Lokasi sasaran unjuk rasa yakni gedung DPR, Bunderan HI dan Monas.


Demo Buruh Tolak BBM Naik


Jakarta akan dikepung aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Selasa, 27 Maret 2012. Sekitar 4000 orang akan melakukan demonstrasi di beberapa titik di Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan kepolisian telah mengantisipasi demo tersebut. "Mereka diwajibkan untuk memberitahu siapa korlap, jumlahnya berapa, apa saja alat peraganya, berangkat dari mana nantinya akan kita kawal," kata Rikwanto di Polda Metro Jaya, Minggu 25 Maret 2012.

Sejumlah tempat sasaran unjuk rasa, kata Rikwanto yakni gedung DPR, Bunderan Hotel Indonesia dan Monas. Dalam pengamanan demo tersebut, lanjut Rikwanto pihaknya akan meminta bantuan dari TNI sebanyak 15 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Sedangkan polisi yang diterjunkan dalam demo itu berjumlah 22 ribu personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, Polsek, dan BKO Mabes Polri.

Pengamanan itu, lanjut Rikwanto, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yakni personel yang mengamankan jalannya demo di kantor Pemerintahan, sedangkan kelompok kedua mengamankan antisipasi demo di SPBU.

"Kita mengantisipasi kelancaran distribusi BBM, jangan sampai ada kelangkaan BBM baik keterlambatan, baik SPBU itu sendiri jangan sampai dibilang habis kalau ada," kata dia.


• VIVAnews

The Raid", Film Laga yang Nyaris Sempurna

The Raid


KOMPAS.com — Sutradara film The Raid, Gareth Huw Evans, menyatakan, apresiasi positif di Festival Film Internasional Toronto 2011, Kanada, sungguh di luar dugaan dan mengejutkan karena melebihi apa yang pernah dibayangkan sebelumnya.

Sebagai film aksi, The Raid mendapat banyak pujian dari kritikus film dan sineas selain dari penonton. Peter Sciretta dari Slash film memujinya sebagai film aksi terbaik. "This is the best action film I've seen in years," katanya setelah menyaksikan tayangan The Raid sebagai film pembuka di program Midnight Madness di Festival Film Internasional Toronto 2011, 8 September lalu.

Pendapat senada mengemuka dari Alex Billington (First Showing). "It truly is one of the best action films I've seen in years." Brad Miska (Bloddy Disgusting) juga memuji The Raid sebagai film aksi terbaik. "Its' one of the best action movies ever assembled. The Raid is ultracinema, the highest octane of energy you'll ever see on the big screen."

James Rochi (MSN Movies) menyatakan, The Raid menyamai Die Hard. "The best Aristotelian-unity action film since Die Hard." Bahkan, Drew McWeeny (Hit Fix) tanpa ragu memujinya nyaris sempurna. "A near perfect action movie."

Film itu berkisah tentang blok apartemen di jantung Kota Jakarta yang dihuni para pencandu serta penganggur. Mereka dipimpin seorang bos kejam yang membuat konsumennya menjadi pemadat serta tanpa ragu membunuh secara brutal. Tiada seorang pun polisi dan penegak hukum mampu dan berani mengutak-atik kehidupan di apartemen itu.

Hingga pada suatu pagi, satu pasukan elite yang dipimpin perwira bernama Rama (Iko Uwais) datang menyerbu. Pasukan Rama menghadapi labirin di setiap lantai, tembak-menembak dengan para penjahat, dan bertempur melawan mereka. Setiap kali mencapai lantai lebih atas, mereka menemui rintangan yang lebih besar dan peperangan mematikan.

"If you want over-the top bone crushing, knife slashing action which will leave you fighting to catch your breath. This is it! 9 out of 10 stars!" puji Tim Hannigan (Horror Movies).

The Hollywood Reporter menilainya, "Ultra-violent action movies don't get much more exciting or intentive than this kick-ass feature from Indonesia." Kritikus film Andrew Parker menyatakan, "The Raid achieves action movie perfection and is a must see for genre buffs of all kids at this year's festival."

Dia bahkan memberikan rating lima bintang (***** dari 5 bintang). Anton Sirius (Aint It Cool) menyatakan, "The Raid featured basically everything you could possibly want in an action film."

Messi Dkk Dijanjikan Datang ke Indonesia

Pemain Barcelona, Lionel Messi (tengah) merayakan gol pertamanya dengan rekan setimnya, Xavi Hernandez (kiri) dan Alexis Sanchez saat melawan Granada dalam laga La Liga di stadion Camp Nou di Barcelona, Selasa (20/3/2012). Messi menyamai rekor perolehan 232 gol pemain Barcelona selama 60 tahun dengan golnya itu.



SENTUL, KOMPAS.com — Keinginan masyarakat pencinta sepak bola dan Barcelona, pada khususnya, untuk melihat aksi para bintang "Blaugrana" itu, seperti Lionel Messi, Xavi, dan Iniesta, bermain di Indonesia tampaknya bisa terwujud. Para pemain klub yang baru dinobatkan sebagai tim terbaik Eropa abad XXI oleh Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola (IFFHS) itu dijanjikan datang untuk menunjukkan kehebatannya di depan para penggemar di Indonesia.

Kemungkinan ini disampaikan Chief Marketing Officer Barcelona Laurent Colette saat memberi kata sambutan dalam upacara peletakan batu pertama Akademi FCB Escola di Sentul, Jawa Barat, Rabu (21/3/2012). Menurut Colette, rencana tersebut akan dilakukan agar pemain Barcelona bisa lebih dekat dengan para penggemarnya di Indonesia.

"Saya berjanji akan membawa pemain saya, seperti Lionel Messi, Xavi, Iniesta, dan lain-lain. Memang, tidak mudah membawa mereka ke sini (Indonesia) karena jadwal sangat sulit sekali. Namun, saya berjanji akan berusaha membawa mereka," ujar Colette.

Colette menambahkan, Indonesia saat ini adalah negara dengan jumlah penggemar Barcelona terbesar di dunia, yaitu sekitar 2,5 juta penggemar. Bahkan, jumlah itu, dua kali lipat dari Meksiko yang hanya memiliki sekitar 1,1 juta penggemar Barcelona.

"Karena itulah saya ingin mereka ke sini agar lebih dekat lagi dengan fans di indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Colette mengaku, Barcelona sangat senang bisa bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan akademi sepak bola FCB Escola tersebut. Dia yakin sejumlah talenta muda Indonesia akan dapat terpantau dengan baik dan bisa dimaksimalkan melalui keberadaan akademi tersebut.

"Kami yakin talenta anak-anak di Indonesia sama seperti di Eropa atau Brasil. Kami sudah memiliki pemain Barca keturunan Indonesia, seperti Giovanni Van Bronchorst dan Frank Rikkjard. Mereka semua pemain hebat. Jadi, kenapa nanti kita tidak memiliki Messi dari Indonesia di masa depan," kata Colette.

Tak Kebagian Duit Jokowi, Deby Menangis

Deby menangis karena tidak kebagian uang yang dibagi-bagikan Jokowi.


SOLO, KOMPAS.com — Sesuai janjinya, Wali Kota Solo Joko Widodo atau Jokowi mendatangi warga Kota Solo untuk meminta restu atas pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada Rabu (21/3/2012) siang, ia mendatangi warga RT 6 RW 5, Bororejo, Jagalan, Jebres, Solo.

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan kepada warga alasan pencalonan dirinya. Jokowi, yang mengenakan batik berwarna coklat, duduk bersama warga yang sebagian besar perempuan berusia lanjut dan anak-anak.

Seusai beramah-tamah, Jokowi juga membagikan 3 kilogram beras kepada masing-masing warga dan sejumlah uang. Ia juga membagikan uang Rp 10.000 kepada anak-anak yang datang.

Jokowi pun sontak dikerubuti anak-anak yang ingin mendapatkan uang. Suasana sempat kacau saat anak-anak berdesak-desakan untuk mendapat jatah. Senyum simpul tampak di wajah anak-anak dengan memegang uang di tangan.

Namun, tidak demikian dengan Deby. Dia hanya bisa menangis di pelukan ibunya karena tidak kebagian uang dari Jokowi.

"Iya, nangisnya gara-gara enggak dapet uang dari Pak Jokowi," ujarnya.

Warga yang belum mendapat uang pun sempat mengerumuni Jokowi hingga ke mobil. Jokowi sendiri mempunyai kebiasaan, setiap datang ke warga, selalu membawa beras atau uang untuk dibagi-bagikan.

Rencananya, agenda kunjungan ke warga untuk meminta restu warga akan berlangsung dua hari, dimulai hari ini.

Mengapa Ada RSBI?

Ilustrasi: Suasana belajar mengajar di SDN 11 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang termasuk salah satu contoh sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), Kamis (10/3/2011). Untuk tiap kelas program RSBI hanya menampung 28 murid yang diasuh dua orang guru.


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto dihadirkan sebagai pihak  yang mewakili pemerintah dalam sidang uji materi Pasal 50 Ayat (3) UU Sistem Pendidikan Nasional terkait Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Selasa (6/3/2012), di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, Suyanto memaparkan alasan serta tujuan penyelenggaraan RSBI.

Ia mengungkapkan, RSBI bertujuan menghasilkan lulusan yang melampaui standar nasional pendidikan. Menurutnya, hal itu dimaksudkan agar lulusan RSBI memiliki daya saing tinggi, termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing.

Alasan itulah, kata Suyanto, yang mendasari mengapa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang untuk dikembangkan menjadi RSBI.

"RSBI itu untuk mencetak lulusan di atas standar nasional," kata Suyanto.

Dilihat dari aspek mutu, kata dia, sekolah di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Ada sekolah dengan mutu di bawah standar yang disebut dengan sekolah standar pelayanan minimal (SPM), sekolah yang memenuhi standar disebut sekolah standar nasional (SSN), dan sekolah yang mutunya melebihi standar nasional pendidikan disebut dengan sekolah bertaraf internasional. Adapun RSBI adalah sekolah rintisan yang dikembangkan menjadi SBI.

"RSBI/SBI menggunakan kurikulum nasional yang dikembangkan dan diperkaya menjadi kurikulum bertaraf internasional," ujarnya.

Seperti diberitakan, eksistensi keberadaan RSBI terus menuai perdebatan. Beberapa waktu lalu Koalisi Anti-Komersialisasi Pendidikan meminta MK untuk melakukan judicial review terhadap UU Sisdiknas. Permohonan tersebut didasari alasan bahwa satuan RSBI bertentangan dengan semangat dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dualisme sistem pendidikan di Indonesia.

Saat ini sidang telah memasuki pleno yang pertama. Ketua MK Mahfud MD yang menjadi pimpinan sidang hari ini menyatakan, sidang lanjutan akan kembali digelar pada Selasa (20/3/2012), dengan agenda mendengarkan saksi ahli dan pemohon.

Bagaimanapun, Konsep RSBI Tetap Membingungkan...

Ilustrasi



JAKARTA, KOMPAS.com — Kontroversi terhadap eksistensi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) masih terus berlanjut. Sidang lanjutan permohonan uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) digelar pada hari Selasa (6/3/2012), dengan menghadirkan Dirjen Pendidikan Dasar Suyanto yang mewakili pihak pemerintah.

Dalam keterangannya, Suyanto menyatakan bahwa tak ada diskriminasi dalam pelaksanaan RSBI. Sekolah itu memang khususnya bagi siswa dengan kemampuan di atas rata-rata nasional. Selain itu, kata dia, RSBI juga diselenggarakan untuk mencetak lulusan-lulusan yang melampaui standar nasional pendidikan.

Menanggapi keterangan pihak pemerintah, pengamat pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Liberalisasi Pendidikan, Lody Paat, menilai, konsep RSBI membingungkan. Menurutnya, penyelenggaraan RSBI tidak sesuai dengan aturan yang menjadi acuan.

Dengan tegas, Lody menolak alasan pemerintah menggunakan negara OECD (forum 34 negara kaya di zona Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang) sebagai acuan penyelenggaraan RSBI. Baginya, hal itu hanya mengacaukan standar pendidikan nasional.

"Kita itu berbeda, enggak bisa mengacu pada OECD," kata Lody, seusai menghadiri sidang judicial review Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Selain itu, akses RSBI juga dinilainya tidak berkeadilan karena cenderung "dihuni" siswa yang berasal dari kelas ekonomi menengah atas. Aturan minimal 20 persen untuk siswa miskin belum dipenuhi oleh banyak sekolah.

"Kenapa memfasilitasi orang yang secara kemampuan sudah mampu, mengkhususkan (kepada) yang punya uang? Konsep mereka membingungkan" kata Lody.

Penyelenggaraan RSBI dinilai memicu kastanisasi dan dualisme pendidikan.

Sementara itu, aktivis ICW yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Liberalisasi Pendidikan, Febri Hendri, menuding bahwa pemerintah telah melakukan liberalisasi pendidikan dengan penyelenggaraan RSBI. Alasannya, langkah ini dinilai tidak mengedepankan asas berkeadilan.

Menurutnya, pemerintah ingin membentuk opini masyarakat melalui penyelenggaraan RSBI. Langkah itu, kata Febri, merupakan cermin enggannya pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, khususnya bagi masyarakat miskin.

"Berusaha membangun opini kalau pendidikan bermutu itu harus mahal," kata Febri.

Menurutnya, itu terjadi karena pemerintah terlalu khawatir anggaran pendidikan dapat sangat membebani APBN dan berimbas pada sulitnya negara dalam melunasi utang luar negeri.

Tuntutan yang diajukan adalah penghapusan pasal yang menyebutkan mengenai penyelenggaraan RSBI. Sidang uji materi masih terus bergulir. Pada dua pekan mendatang, agenda sidang akan mendengarkan keterangan saksi ahli dan pihak pemohon.

Selain Mahal, RSBI Tak Hasilkan Apa-apa

Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) menggelar aksi di depan Gedung Mahkama Konustitusi (MK), Jakarta, Rabu (28/12/2011), untuk menyerahkan naskah gugatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).



JAKARTA, KOMPAS.com - Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dinilai tidak menghasilkan apa-apa kecuali biaya yang lebih mahal dan kesenjangan antar peserta didik. Jika alasannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, RSBI justru tidak mencerminkan hal itu. Lantaran, sekolah reguler unggulan tetap akan menjadi unggulan tanpa harus berganti label menjadi RSBI.

Guru SMAN 13 Jakarta, Retno Listyarti mengatakan, dirinya tidak menemukan hasil yang terlalu istimewa pada setiap lulusan sekolahnya. Baginya, hasil yang baik bukan ditentukan pada status RSBI, melainkan semua tergantung pada individu siswa yang bersangkutan.

"Ada beberapa siswa yang melanjutkan studi ke Jerman, tapi saya rasa itu bukan karena RSBI-nya, melainkan karena mereka mampu. Dari jaman saya sekolah juga banyak yang lanjut ke luar negeri," kata Retno, seusai menjadi saksi dalam sidang judicial review UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Ia melanjutkan, hal lain yang mencolok dalam RSBI adalah mengenai biaya. Dari tahun ke tahun tren kenaikan biaya di RSBI selalu meningkat. Dijelaskannya, di era dirinya menjadi siswi SMAN 13, biaya perbulan hanya Rp 5 ribu. Kemudian menjadi Rp 150 ribu pada tahun 2000, dan melonjak ke angka Rp 600 ribu per bulan pada tahun ini.

"Biaya naik tentu wajar, tapi menurut saya naiknya terlalu tinggi, khususnya setelah sekolah ini menjadi RSBI. Mutunya juga biasa saja, sama seperti jaman saya sekolah dulu," ujarnya. Ia menegaskan, tanpa perlu di RSBI-kan, sekolahnya akan tetap unggul. "Siswa pandai itu ibarat mutiara, ditaruh dimana pun warnanya akan tetap cemerlang. Tidak harus di RSBI," pungkasnya.

Ditemui bersamaan, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Soedijarto mengungkapkan hal senada. Baginya, kurikulum dalam RSBI tidak membawa pengaruh banyak pada peningkatan mutu. Karena pada dasarnya setiap siswa cerdas dapat berkembang di sekolah apapun, dengan catatan ada perhatian khusus khususnya dari pemerintah, dan bukan sekadar memaksakan semua siswa cerdas ke RSBI.

"Saya pikir itu hanya soal kemauan, RSBI tidak menjamin apapun, kecuali jurang antara si miskin dan si kaya," pungkasnya.

RSBI Mendiskriminasi Anak Bangsa

Ilustrasi



JAKARTA, KOMPAS.com- Kebijakan pemerintah soal sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) dituding sebagai kebijakan diskriminatif. Sekolah unggulan yang diwujdukan menjadi RSBI membuat sekolah berkualitas baik menjadi mahal, sehingga akses terbatas pada kelompok siswa mampu.

Bagus Takwin, Psikolog Sosial dari Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (21/3/2012), mengatakan, layanan pendidikan seperti diwujudkan dalam RSBI merupakan praktik yang mengkotak-kotakkan masyarakat lewat pendidikan. Hal ini bisa membuat generasi muda bangsa semakin kuat dengan anggapan bahwa untuk mendapatkan yang diinginkan dalam hidup cukup dengan uang.

Di tengah kondisi akses pendidikan dan kesetaraan yang masih bermasalah di negeri, pemerintah justru melegalkan praktik sekolah publik yang berkualitas baik menjadi eksklusif. Pendidikan bermutu yang harusnya menjadi hak setiap anak bangsa harus dibayar dengan biaya yang semakin mahal.

Menurut Bagus, sekolah unggulan yang sekarang diwujdukan sekolah RSBI memang diburu banyak orang tua. Meskipun sekolah jauh dari tempat tinggal, sekolah RSBI tidak kehilangan peminat.

Padahal, harusnya pemerintah mengembangkan sekolah-sekolah yang berkualitas di mana-mana. "Jika sekolah baik tersebar merata, anak-anak bisa bersekolah tidak jauh dari tempat tinggal. Ini juga bisa menciptakan interaksi orang tua dan guru yang baik dan kuat," kata Bagus.

Sekarang, ujar Bagus, pendidikan itu jadi beban buat semua orang. Bukan hanya beban secara ekonomi dengan biaya pendidikan yang mahal, juga biaya transportasi, karena sekolah bagus yang jauh dari rumah.

Anak-anak juga menjadi lelah karena jarak tempuh sekolah yang jauh, waktu yang semakin sedikit sehingga bisa mempengaruhi hubungan orang tua dan anak, hingga minimnya keterlibatan orang tua dis ekolah.

"Ini menunjukkan Indonesia tidak punya tujuan pendidikan yang jelas. Konsep manusia yang mau dihasilkan tidak jelas. Semestinya kita bisa mencontoh Jepang yang tidak minder dengan apa yang dipunyainya, namun tetap mampu menjadi negara maju," kata Bagus.

Retno Listiyarti, guru RSBI SMAN 13 Jakarta, mengatakan, kebijakan RSBI bukan hanya mendiskriminasi antara sekolah reguler dan sekolah RSBI. Di dalam sekolah RSBI sendiri tetap ada diskriminasi layanan dan fasilitas pendidikan untuk anak-anak yang sanggup membayar biaya tinggi.

Menurut Retno, di sekolahnya ada kelas RSBI dan kelas internasional. Layanan dan fasilitas pendidikan berbeda meskipun berada dalam satu sekolah. Siswa kelas RSBI membayar uang sekolah sekitar Rp 600.000 per bulan dan uang masuk Rp 7 juta.

Adapun siswa kelas internasional membayar biaya pendidikan Rp 31 juta/tahun/siswa. Praktik ada uang ada kualitas, sungguh dirasakan siswa. "Layanan dan fasilitas istimewa diberikan untuk anak di eklas internasional yang biaya pendidikannya lebih majhal," kata Retno.

Dahlan Iskan Jadi "Trending Topic" di Twitter

Dahlan Iskan jadi Trending Topic di Twitter pada Selasa (20/3/2012).


JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menggratiskan sekitar 100 mobil di pintu Tol Semanggi, Selasa (20/3/2012) pagi, menjadi pembicaraan hangat di Twitter.

Bahkan, dari pantauan Kompas.com pada jam 10.50, aksi mantan Dirut PLN ini masuk trending topic di Twitter dengan kata kunci "Dahlan Iskan".

Trending itu tercipta berkat kicauan-kicauan pengguna Twitter Indonesia yang mengomentari atau melakukan re-tweet berita dari situs-situs berita online yang memberitakan aksi tersebut.

Salah satu pengguna Twitter dengan nama akun @banyubiru menuliskan komentar sebagai berikut, "Ngamuk yg bener itu ala Dahlan Iskan, jgn ngamuk krn citra diserang krn keburukan sendiri."

Aksi yang akhirnya menjadikan nama menteri ini terpampang di trending topic bermula saat Dahlan Iskan melihat antrean mobil yang sangat panjang di depan pintu Tol Semanggi pada pukul 06.10.

Gusar melihat antrean yang sangat panjang tersebut, Dahlan pun langsung turun dari mobilnya. Dia lantas memeriksa dua loket tol yang kosong.

Saat itu, hanya satu loket manual dan satu loket otomatis yang buka. Dua loket lainnya tutup.

Mantan bos Jawa Pos ini pun langsung masuk ke loket itu dan membuang kursi yang ada di situ. "Tidak ada gunanya kursi ini," katanya.

Menurut penuturan Kepala Humas Kementerian BUMN Rusdi, Dahlan kemudian memutuskan membuka pintu penghalang. Mobil yang antre saat itu pun akhirnya diminta segera masuk dan gratis agar antrean berkurang. Sekitar 100 mobil masuk tol secara gratis.

Polisi: Seharusnya Jasa Marga Buka Semua Loket di Jam Sibuk

Menteri BUMN Dahlan Iskan.


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan pada pagi hari ini membuat sebuah tindakan spontan dengan menjadi petugas tol. Saat itu, Dahlan merasa sangat kesal dengan antrean panjang di depan pintu tol Semanggi arah ke Slipi. Dahlan pun kemudian turun dan menjadi petugas loket dadakan.

Menanggapi aksi Menteri BUMN itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Wahyono mengatakan, memang pada pagi tadi sempat terjadi kepadatan di Jalan Gatot Subroto di depan pintu tol Semanggi arah ke Slipi. Penyebabnya, karena hanya ada satu pintu tol yang berfungsi sementara pintu tol lainnya ditutup.

"Seyogyanya dari pihak Jasa Marga membuka semua lojet saat jam-jam padat plus ditambah jumlah pegawaianya sambil berkoordinasi dengan petugas terkait seperti Ditlantas dan Dishub," ujar Wahyono, Selasa (20/3/2012), saat dihubungi wartawan.

Dia mengatakan, akibat kurangnya jumlah pegawai yang ada di loket, antrean panjang pun terjadi. "Kalau antrean cepat ditangani tidak akan sampai meluber ke ruas jalan arteri. Begitu sampai ke jalan arteri inilah tentunya yang kemudian menghambat laju jalan," kata Wahyono.

Kepolisian, katanya, sudah melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem buka tutup. Jadi, tadi pagi saat antrean kendaraan sudah panjang, mobil-mobil yang akan masuk tol diluruskan sampai bisa masuk lagi kalau antrian sudah berkurang.

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendadak menjadi petugas pintu tol lantaran gusar melihat antrean panjang di gerbang Tol Semanggi menuju Slipi, Selasa pagi. Mantan Dirut PLN ini melihat antrean mobil yang sangat panjang di depan pintu tol tersebut. Tak kurang ada sekitar 30 mobil yang antre di depan gerbang tol tersebut.

"Padahal saya sudah menginstruksikan berpuluh-puluh kali bahwa antrean paling panjang lima mobil," kata Dahlan.

Dia pun langsung turun dari mobilnya dan menemukan dua loket tol yang kosong. Hanya satu loket manual dan satu loket otomatis yang buka. Dahlan pun langsung masuk ke loket itu dan membuang kursi yang ada di situ.

"Tidak ada gunanya kursi ini," katanya.

Menurut penuturan Kepala Humas Kementerian BUMN Rusdi, Dahlan kemudian memutuskan membuka pintu penghalang. Mobil yang antre saat itu pun akhirnya diminta segera masuk dan gratis agar antrean berkurang. Sekitar 100 mobil masuk tol secara gratis. Dahlan mengatakan, dirinya bertanggung jawab atas kelancaran di gerbang tol.

"Kalau Jasa Marga merasa dirugikan, suruh tagih ke saya. Saya bayar," kata Dahlan.

Tak lama berselang, pintu tol lancar, kemudian Dahlan langsung meninggalkan lokasi tol menuju kantor Garuda untuk menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN yang rutin dilakukan setiap Selasa.

MTI: Antrean Tol, Harusnya Indonesia Meniru Malaysia

Padat merayap kendaraan di tol dalam kota dari arah Semanggi menuju tol Cikampek dan tol Jagorawi, Jakarta, Sabtu (5/3/2011).


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muslich Zainal Asikin berpendapat, seharusnya ada perbaikan teknologi untuk mengatasi panjangnya antrean masuk ke jalan tol. Menurut dia, seharusnya tidak ada lagi pembayaran tol dengan cara tunai.

"Seharusnya bayar tol tidak pakai berhenti. Tirulah negara-negara maju, atau nggak usah jauh-jauh tiru Malaysia. Di Malaysia saya kira nggak ada lagi berhenti untuk bayar tol," ujar Muslich ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (20/3/2012) untuk menanggapi kejadian Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mendadak menjadi petugas pintu tol lantaran gusar melihat antrean panjang di gerbang Tol Semanggi menuju Slipi, Selasa pagi.

Dia menerangkan, sistem pembayaram tol di negara tetangga tersebut sudah terhubung dengan bank. Pemilik mobil mendaftarkan nomor mobilnya ke semacam operator. Nomor mobil tersebut nanti terintegrasi dengan rekening pemilik mobil. Saat pengendara masuk jalan tol, pembayarannya pun otomatis dipotong dari rekening. "Sudah tidak ada lagi transaksi cash (tunai)," tegas Muslich.

Dengan cara penggunaan teknologi seperti itu, kata dia, maka antrean masuk tol hanya untuk membayar pun tidak akan ada lagi.

Musclich pun berpendapat, loket tol juga harus diperbanyak. Loket harus seimbang dengan volume kendaraan yang masuk ke jalan tol.  Selain itu, seharusnya loket tol berada agak menjorok ke dalam tol. Dengan begitu, antrian pun tidak memakan atau membuat macet jalan non tol. "Posisi loket tol dibawa masuk lebih ke dalam (jalan tol). Kalau dia terlalu menjorok ke luar, bisa terjadi kemacetan di jalan luar non tol," pungkas Muslich.

Seperti diberitakan, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendadak menjadi petugas pintu tol lantaran gusar melihat antrean panjang di gerbang Tol Semanggi menuju Slipi, Selasa pagi. Dahlan melihat antrean mobil yang sangat panjang di depan pintu tol tersebut. Tak kurang ada sekitar 30 mobil yang antre di depan gerbang tol tersebut "Padahal saya sudah menginstruksikan berpuluh-puluh kali bahwa antrean paling panjang 5 mobil," kata Dahlan.

Ia pun langsung turun dari mobilnya dan menemukan dua loket tol yang kosong. Hanya satu loket manual dan satu loket otomatis yang buka. Dahlan pun langsung masuk ke loket itu dan membuang kursi yang ada di situ. "Tidak ada gunanya kursi ini," katanya.

Menurut penuturan Kepala Humas Kementerian BUMN Rusdi, Dahlan kemudian memutuskan membuka pintu penghalang. Mobil yang antre saat itu pun akhirnya diminta segera masuk dan gratis agar antrean berkurang. Sekitar 100 mobil masuk tol secara gratis.

100 Mobil Digratiskan, Jasa Marga Tidak Rugi

Adityawarman Dirut PT Jasamarga


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman mengaku tidak mengalami kerugian dari aksi yang dilakukan Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang menggratiskan sekitar 100 mobil masuk jalan tol di gerbang Tol Semanggi menuju Slipi, Selasa (20/3/2012) pagi.

"Oh, enggak ada soal kerugian," ujar Adityawarman ketika dihubungi Kompas.com, Selasa. Menurutnya, terjadinya antrean di gerbang Tol Semanggi karena hanya dua pintu yang dibuka tadi pagi disebabkan karena ada petugas yang terlambat masuk gardu sehingga ada gardu yang tidak dibuka. Kebetulan saat itu Dahlan Iskan berada dalam antrean.

Peristiwa tadi pagi dinilai Adityawarman sebagai hal yang manusiawi dan pihak Jasa Marga sedang melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Yang jelas Jasa Marga berupaya agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari.

"Kita akan coba melihat bagaimana cara mengaturnya. Kita lihat pelan-pelan," ujar Adityawarman.

Seperti diberitakan, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendadak menjadi petugas pintu tol lantaran gusar melihat antrean panjang di gerbang Tol Semanggi menuju Slipi, Selasa pagi. Mantan Dirut PLN ini melihat antrean mobil yang sangat panjang di depan pintu tol tersebut.

Dahlan pun turun dari mobil dan menemukan dua loket tol yang kosong. Hanya satu loket manual dan satu loket otomatis yang buka. Dahlan diberitakan langsung masuk ke loket itu dan membuang kursi yang ada di situ. "Tidak ada gunanya kursi ini," katanya.

Menurut penuturan Kepala Humas Kementerian BUMN Rusdi, Dahlan kemudian memutuskan membuka pintu penghalang. Mobil yang antre saat itu diminta segera masuk tol tanpa bayar agar antrean berkurang. Sekitar 100 mobil masuk tol secara gratis. Dahlan mengatakan, dirinya bertanggung jawab atas kelancaran di gerbang tol. "Kalau Jasa Marga merasa dirugikan, suruh tagih ke saya. Saya bayar," kata Dahlan.

Anggota DPR Apresiasi Dahlan Iskan

Kepadatan kendaraan selepas gerbang tol Cililitan menuju Cawang, Jakarta Timur, Rabu (12/10/2011).


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mendukung aksi Menteri BUMN Dahlan Iskan membuka penghalang pintu dan meminta agar mobil yang antre segera lewat loket demi memecah antrean di Tol Semanggi, Selasa pagi.

"Saya mendukung dan memberikan apresiasi atas aksi Pak Dahlan Iskan tadi pagi dalam mengatasi kemacetan di pintu tol Semanggi. Mudah-mudahan ini menjadi shock therapy bagi Jasa Marga sebagai operator tol untuk membenahi kinerjanya," katanya di Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Menurut dia, kelancaran melintas di pintu tol harus menjadi salah satu standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol. Kemacetan dan antrean panjang di pintu gerbang tol memang kerap menjadi keluhan masyarakat, misalnya di jalan tol Jagorawi yang merupakan tol pertama dan tertua di Indonesia, sampai kini tidak bisa lepas dari kemacetan yang parah. Bahkan jarak antrean bisa mencapai 4-5 km.

Untuk memberikan jaminan kenyamanan, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di jalan tol, termasuk di pintu masuk tol, menurut Yudi, saat ini DPR RI sedang menyusun RUU Jalan yang di dalamnya akan mengatur soal SPM jalan tol.  "Harus ada kepastian terpenuhinya SPM dalam penyelenggaraan jalan tol. Karena itu, kami mengatur SPM jalan tol dalam RUU Jalan yang baru saja disahkan sebagai RUU DPR dan akan segera dibahas," ujarnya.

Yudi mengungkapkan, dalam draft RUU Jalan, SPM jalan tol paling sedikit harus meliputi enam substansi pelayanan yaitu kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan dan unit pertolongan atau penyelamatan dan bantuan pelayanan. "Dalam UU No.38/2004 tentang Jalan, sama sekali tidak diatur soal syarat SPM jalan tol. Namun, dalam  RUU Jalan ini, SPM menjadi salah satu fokus perhatian yang harus diakomodir dalam revisi UU jalan ini. Dan ini adalah terobosan dari DPR untuk memberikan kepastian bagi pengguna jalan tol terhadap terpenuhinya SPM," katanya.

Selain pemenuhan SPM jalan tol, ia menambahkan, kelancaran juga menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan jalan. Menurut dia, tugas pemerintah dalam penyelenggaraan jalan salah satunya adalah menjamin kelancaraan arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa.  "Mengingat persoalan kemacetan telah menjadi permasalahan kronis yang melanda khususnya perkotaaan, maka poin kelancaran menjadi hal penting untuk mendorong pemerintah mengatasi kemacetan dan dapat menjadi alat pengawasan baik yang dilakukan DPR maupun masyarakat," ujarnya.

Ahmad Dhani Beli Lagu Peserta Audisi Indonesian Idol

Jakarta- C&R/OMG - Lagu ciptaan peserta audisi Indonesian Idol 2012 bernama Ridho rupanya cukup menyita perhatian Ahmad Dhani. Lagu berjudul 'Ingin Lama Pacaran Di Sini' atau yang lebih dikenal dengan 'Neng Nong Neng' tersebut dibawakan saat peserta asal Bandung itu tengah mengikuti audisi Idol.
Musisi berkepala plontos itu mengaku tertarik dan langsung membeli lagu tersebut seharga Rp 5 juta. "Rencananya buat Triad, segera direkam segera di rilis April ini," ujar Dhani ketika ditemui di RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (9/3/2012).

Namun tentunya akan ada beberapa perubahan aransemen yang akan dilakukan oleh Dhani terhadap lagu karangan Ridho tersebut. "Akan ada beberapa perubahan aransemen lagunya, karena di lagunya enggak ada reffnya kan," paparnya.

Awalnya lagu 'Neng Nong Neng' ini akan di buat untuk ketiga putranya yakni Al, El, dan Dul, namun rupanya Dhani mempunyai pemikiran sendiri. "Enggak jadi, karena kalau menunggu Al, El, Dul takutnya momennya enggak dapat, dan juga lagi kemungkinan Triad featuring Al, belum tahu kemungkinannya," tutupnya sambil berlalu.

Berikut Videonya :

Ini Penyebab Angin Kencang di Jakarta Selasa, 20 Maret 2012

"Bibit siklon yang menyebabkan angin bertiup kencang beberapa hari terakhir sudah mulai meluruh."

Demikian dikatakan Kepala Pusat Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dr Edvin Aldrian di Jakarta, Selasa (20/3).

"Mata bibit siklon ini saat ini sudah mendarat di benua Australia dan tak mungkin lagi berputar, apalagi membesar," kata Edvin di sela Seminar Masyarakat Hidrologi Indonesia bertajuk Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana terhadap Ketahanan Pangan.

Ia menepis adanya berita yang tersebar di berbagai pesan singkat melalui telpon seluler tentang puncak terjadinya angin puting beliung pada Selasa, 20 Maret 2012 dimana kecepatan angin sudah mencapai 40 km/jam dan akan bertambah hingga 70 km/jam.

"Ini baru bibit badai, jadi belum ada namanya. Ini juga bukan siklon LUA, ini lain lagi. Bibit itupun baru muncul dan sekarang sudah mendarat lagi dan meluruh, pengaruh ekornya cuma tinggal 3-4 hari saja, tidak ada masalah, tidak perlu khawatir," kata Edvin.

Ia juga mengingatkan, bahwa pada periode November hingga April memang saatnya bibit-bibit siklon bermunculan di selatan Indonesia atau utara Australia, namun pengaruhnya di Indonesia selalu hanya berupa angin kencang sebagai dampak ekor siklon yang lewat.

Sementara itu, pakar meteorologi lainnya dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr Tri Handoko Seto mengatakan, angin kencang selama beberapa hari ini selain dipengaruhi bibit siklon juga dipengaruhi lewatnya MJO (Madden-Julian Oscillation).

MJO atau supercloud cluster atau gugus awan super yang perputarannya mengelilingi bumi dalam periode 45 harian, menurut dia, sedang bergerak ke arah timur melalui wilayah nusantara.

"MJO fase basah ini selalu disusul oleh hempasan angin barat di belakangnya. Ini akibat gaya angkat awan super ini menarik semua massa udara di level bawah. Itulah yang menyebabkan banyak angin kencang di masa ini," katanya.

Lewatnya supercloud ini adalah tanda bahwa puncak musim hujan sudah melewati wilayah setempat dan akan digantikan dengan MJO fase kering.

Dahlan Iskan Berguru 'Hidup' pada Mbah Marto

TEMPO.CO, Sragen - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan punya cara unik untuk belajar tentang kehidupan seorang petani. Saat melakukan kunjungan kerja ke Sragen pada Jumat, 16 Maret 2012, dia menyempatkan menginap di rumah seorang buruh tani di Dusun Karang Rejo, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Sragen.

Tiba di Sragen pada 15 Maret 2012 pukul 22.45 WIB, Dahlan langsung meminta untuk diinapkan di rumah salah seorang warga. Akhirnya, dia diinapkan di rumah Marto Paimin, seorang buruh tani di Dusun Karang Rejo. “Rumahnya jelek. Sudah reyot,” ujar Camat Ngrampal Rina Wijaya, Jumat, 16 Maret 2012. Rina turut menyambut Dahlan dan menemani hingga tiba waktu Dahlan beristirahat.

Selama di rumah Marto, Dahlan, kata Rina, sempat berdialog soal kehidupan sang tuan rumah. Dahlan juga menyempatkan melihat kandang sapi dan mengambil telur ayam.

Pada Jumat, 16 Maret 2012 pagi, dia menemani Dahlan olahraga jalan cepat. Pukul 06.15 WIB, Dahlan sudah bersiap untuk jalan cepat. Selesai jalan cepat, mantan Direktur Utama PLN ini menyempatkan membantu menanam benih padi di sawah milik warga sekitar. “Sebenarnya sudah dilarang. Tapi Pak Dahlan tetap ngotot. Katanya tidak apa-apa karena dulunya dia buruh nandur (menanam),” ujar Rina.

Saat pertemuan dengan petani GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi), distributor, investor, dan penangkar benih di Sragen, Jawa Tengah, Dahlan mengatakan dia sengaja menginap di rumah reyot Marto Paimin demi belajar tentang kehidupan seorang buruh tani.

“Meskipun hanya buruh tani, terbukti Mbah Marto paham manajemen,” kata Dahlan. Dia mengatakan saat harga beras turun seperti sekarang ini, Mbah Marto sengaja menyimpan padinya dan akan menjual saat harga naik.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Mbah Marto sudah menyisihkan enam karung besar beras untuk persediaan tiga bulan. Lalu untuk menambah penghasilan, dia memelihara sapi untuk dijual bakalan-nya dan memelihara ayam untuk dijual telurnya.

“Saya belajar banyak dari Mbah Marto. Semalam saya seperti sekolah,” ujar Dahlan. Dia memuji Mbah Marto sebagai petani yang utun, yaitu petani yang tekun dan tidak neko-neko. “Itu betul-betul menjadi contoh bagi petani lainnya,” katanya.

PSSI Siap Yakinkan FIFA Soal Penyelesaian Dualisme Kompetisi

Sejumlah tokoh menghadiri acara pembukaan Kongres Tahunan PSSI 2012 di Kantor Gubernur,Palang Karaya, Kalimantan Tengah, Sabtu (17/3/2012). Mereka adalah (dari kiri ke kanan) Todung Mulya Lubis (Ketua Komite Etik), Djohar Arifin Husin (Ketua Umum PSSI), Agustin Teras Narang (Gubernur Kalteng), Arifin Panigoro (tokoh sepak bola).


PALANGKARAYA - Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, mengatakan, pihaknya terus berusaha menyelesaikan dualisme kompetisi, yaitu IPL dan ISL. Menurutnya, PSSI akan berusaha meyakinkan FIFA soal  upaya PSSI tersebut, supaya FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.

"Kami tak menghendaki kita di hukum (FIFA). FIFA kan khawatir kita tidak berusaha (menyelesaikan masalah dualisme kompetisi). Untuk itu kita akan sampaikan kepada FIFA apa saja yang sudah dilakukan. Saya yakin kita tidak akan dihukum," kata Djohar, Sabtu (17/3/2012).

"Kongres ini juga rangkaian usaha kita untuk mencegah agar tidak ada suspend. Kita sudah membuka diri, jadi kita yang mengejar bola. Sekarang bola ada di tangan teman-teman ISL. Kalau mau masalah ini selesai, ya, terserah mereka," lanjutnya.

Djohar kemudian menjelaskan bahwa jika klub ISL tak mau menerima "uluran tangan" mereka, maka klub yang akan rugi. Ia lantas mengklaim, sebenarnya klub-klub sudah mau untuk melakukan rekonsiliasi. "Namun ada oknum2 yang memanfaatkan situasi ini. Jadi klub-klub yang rugi," tukas Djohar.

Ketika ditanya siapa yang dimaksud oknum tersebut, Djohar tak mau menyebutkan. "Kalian sendiri juga tahu siapa," tambahnya.

Satu Nusa, Satu Waktu

Ada usul zona waktu tunggal bagi Indonesia. Siapa untung?



Berdasarkan GMT, Indonesia menetapkan tiga zona waktu


VIVAnews – Irlandia, 1876. Sandford Fleming telah mengantongi tiket kereta untuk satu perjalanan yang dirancangnya. Agen perjalananannya telah mengatur jadwal keberangkatan mengasyikkan, pukul 5.35 malam waktu setempat.

Insinyur Kanada itu pun telah hadir di stasiun menjelang waktu keberangkatan. Tapi, sial. Kereta rupanya telah berangkat 12 jam sebelumnya, pada pukul 5.35 pagi. Fleming pun bingung. Standar waktu dunia saat itu memang amburadul. Kisah itu diungkap dalam buku Time Lord: Sir Sandford Fleming and the Creation of Standard Time.

Pengalaman buruk itu lalu membuat Fleming berpikir: bumi satu, mestinya pembagian waktu bisa diatur bersama. Dia lalu membagi waktu berdasarkan rotasi bumi 24 jam. Bumi bulat dihitung 360 derajat, dan lalu dibagi dalam 24 zona waktu.

Titik nol atau toloknya berasal dari Greenwich,  di bujur 0 derajat. Ini berarti, waktu di tiap garis bujur selebar 15 derajat dapat berbeda satu jam lebih lambat, atau lebih cepat dari Greenwich.

Setelah perdebatan panjang, di hadapan para pemimpin dari penjuru dunia di Konferensi Meridian Internasional, inovasi pembagian waktu dunia karya Fleming pun diterima. Sejak 1884 dunia memakainya. Tak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan Greenwich Mean Time (GMT) pula, Indonesia kini menetapkan tiga zona waktu. Untuk bagian barat GMT +7, GMT+8 untuk wilayah tengah, dan GMT+9 bagi Indonesia bagian timur. Begitulah keputusan pemerintah, dan warga menyusun irama hidupnya setiap hari berdasarkan zona waktu itu.

Tapi, ada satu ide menyentak pekan lalu: bagaimana kalau tiga zona waktu itu dihapus, dan Indonesia hanya punya satu standar waktu saja, di GMT +8?  Usulan itu datang dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), pada 9 Maret 2012.

Apa pertimbangannya? "Kami ingin memeluk orang-orang agar sama. Bangun sama-sama, tidur juga sama-sama (waktunya)," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto kepada VIVAnews.

Hanya itu saja?

Alasan ekonomi


Tentu, kata Lucky, alasan utama untuk penyatuan waktu adalah ekonomi. Dia menunjuk usulan Sekretariat KP3EI berjudul GMT+8 For Stronger and Competitive Indonesia, yang menguji penerapan pembagian tiga zona waktu Indonesia dan dampaknya bagi sejumlah sektor.

Menurut studi lembaga itu, di bidang birokrasi misalnya, ternyata waktu efektif kegiatan pemerintahan dalam sehari hanya 180 menit atau 3 jam saja. Padahal, jam kerja tersedia dalam satu hari adalah 480 menit (8 jam).

Ilustrasinya begini. Pegawai di wilayah timur Indonesia baru efektif bekerja pada pukul 10.00 WIT. Soalnya, mereka menunggu rekan di wilayah barat yang baru mulai buka pintu kantor pada saat sama (08.00 WIB).

Atau di sektor pasar modal. Para pedagang surat berharga Indonesia bagian timur  ternyata hanya bisa efektif bekerja selama 1 jam. Sementara di wilayah tengah 3 jam. Padahal, Bursa Efek Indonesia yang bermarkas di Jakarta, beroperasi selama 5 jam mulai pukul 9.30 hingga 16.00 WIB.

Pengurangan waktu ini punya dampak penting. Asumsinya, jika nilai transaksi bertambah 15 persen, maka transaksi akan bertambah Rp60 triliun per tahun.  "Katakanlah transaksi di bursa sekarang Rp4 triliun per hari, atau per jam Rp400 miliar-500 miliar. Kalau dimajukan sejam, tambahan nilai transaksi di pagi hari saja bisa mencapai 500 miliar," ujar Lucky.

Tentu saja pasar modal gembira dengan usulan itu. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Eddy Sugito, menyatakan ide penyatuan zona waktu bakal memudahkan jalannya transaksi. Warga juga tak lagi bingung.  "Dalam mengelola perjalanan, diskusi, acara, dan pekerjaan jadi lebih mudah. Perbedaan antara satu pulau dengan pulau lain menjadi tidak ada," kata Eddy kepada VIVAnews.

Dalam soal bisnis juga punya dampak. KP3EI menemukan waktu efektif di Indonesia bagian timur hanya berjalan 4 jam. Singkatnya waktu itu karena pengusaha di Papua misalnya, baru bertransaksi sekitar pukul 11.00 WITA. Soalnya, mereka mencocokkan waktu kerja mitra mereka di wilayah barat.

Celakanya, karena soal beda waktu ini, banyak pemodal mencari dunia usaha yang buka terlebih dahulu seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina.  Dengan penggabungan zona waktu, KP3EI yakin minimal 600 jam waktu bisnis dapat diamankan oleh setiap unit usaha di tanah air.

Di Indonesia bagian timur, perbedaan jam kerja sudah muncul lama. Wakil Kepala Wilayah BRI Papua, E Malau mengatakan, perbedaaan waktu 2 jam antara Indonesia bagian barat dan Timur, sangat terasa di urusan perbankan. ”Jam 5 sore kami sudah menghentikan kegiatan, tapi di wilayah barat masih jam 3, dan sedang giat-giatnya. Akibatnya kita terpaksa menunggu hingga jam 7-8 malam, karena harus membuat laporan,” ujarnya.

Hemat energi


Tak hanya bisnis perbankan, penggabungan zona waktu dipercaya akan meningkatkan kinerja bisnis jasa logistik di semua lini. Termasuk bisnis dunia penerbangan. Terutama pengaturan waktu terbang, produktivitas pesawat, dan efisiensi lembur kru pesawat, serta peningkatan volume konsumen penerbangan. "Garuda Indonesia menyatakan mendukung recana penggabungan ini," Lucky Eko menambahkan.

Andre, Direktur Irian Jaya Sehat, distributor minuman bersoda berkisah, dia selama ini telah membuang sedikitnya 2 jam waktu efektif setiap harinya. Selama ini, dia menambahkan, perbedaan 2 jam, sangat mengganggu usahanya, terutama  soal transaksi keuangan, maupun laporan perusahaan.

Ihwal penyatuan zona waktu rupanya pernah juga dilontarkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).  Pemakaian energi listrik pada waktu beban puncak sekitar pukul 6-9 malam akan berkurang jika pelanggan lebih cepat istirahat.  Dengan mengubah WIB mengikuti WITA, rentang waktu beban puncak berjalan mulai pukul 7 sampai 10 malam, secara tak langsung berkurang. Masyarakat lebih cepat tidur. Beban  listrik di pagi hari juga akan berkurang karena pelanggan terbesar PLN dari golongan tarif R-1 lebih cepat bangun untuk berkegiatan di luar rumah.

KP3EI tak melulu melihat segi keuntungan ekonomi. Penyatuan sistem zona waktu dianggap bisa membantu memperkuat semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, semacam satu bangsa, satu bahasa, dan kini satu waktu. “Perhatian” pemerintah pusat dianggap akan lebih merata ke semua wilayah.

9 kali berubah


Meski usulan penyatuan zona waktu ini sempat membuat heboh, sebetulnya bagi Indonesia, ini bukanlah soal baru.

Sejak Jepang bekuasa di nusantara pada 1942, Jepang menyatukan zona waktu yang pernah disusun para pengusaha pribumi dan Belanda. Pada 1932 hingga 1942, Belanda membagi waktu bagi nusantara menjadi 6 zona.

Di tangan Jepang, standar waktu Indonesia mengikuti Tokyo yaitu GMT+9. Alasannya sederhana. Jepang ingin membuat efektif operasi militer mereka. Tentu saja tujan lain adalah “menjepangkan” wilayah Koloni. Ini juga bukan baru. Pada 1908, dibawah Belanda, nusantara jajahan ini ikut pembagian waktu di negeri Belanda.

Aturan lebih lokal dibuat pada 6 Januari 1908. Lewat Gouvernements besluit, Belanda memutuskan zona waktu Jawa Tengah dan Batavia dengan perbedaan waktu 12 menit. Peraturan resmi berlaku 1 Mei 1908, tapi hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Di luar wilayah itu, Belanda sama sekali tak mengaturnya.

Baru pada 1918, Belanda akhirnya mengatur pembagian zona waktu untuk wilayah di luar Jawa seperti Sumatera Barat dan Timur serta Balikpapan. Misalnya, Padang  berbeda waktu 39 menit lebih lambat dari Jawa Tengah. Balikpapan berselisih 8 jam 20 menit lebih cepat dari Greenwich.

Pada 1924, Belanda menetapkan selisih waktu antara Jawa Tengah dengan Greenwich adalah 7 jam 20 menit lebih cepat dari Greenwich. Di luar peraturan itu, pembagian waktu tiap daerah ditentukan oleh Hoofden van Gewestelijk Bestuur in Buitengewesen.

Memasuki 1930-an, penerbangan internasional dari Hindia Belanda ke Singapura dan Australia dibuka. Hindia Belanda, untuk pertama kalinya, membagi enam zona waktu sejak 11 November 1932. (Lihat Infografik: Mengubah Zona Waktu).

Selain pertimbangan penerbangan, kebiasaan masyarakat pemakai jam matahari juga menjadi alasan keluarnya peraturan ini.  Pemerintah kolonial berharap masyarakat itu tak dirugikan dengan pembagian waktu ini. Ada selisih waktu, tiap zona 30 menit.

Setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, dan Belanda menduduki kembali sebagian daerah di Indonesia pada 1947, sistem waktu di Indonesia diringkas menjadi tiga zona. Tiap zona berselisih GMT +6, +7, dan +8, kecuali Papua yang berselisih GMT + 9. Namun, pembagian ini tak berlangsung lama. Pada 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia kembali ke pembagian enam zona waktu dengan selisih 30 menit tiap zona.

Seperti ditulis oleh historia.com, aturan ini tertuang dalam Keppres RI No. 152 Tahun 1950 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1950. Hanya Irian yang masih menggunakan peraturan Belanda tahun 1947 karena masih diduduki Belanda. Keppres itu bertahan selama 13 tahun.

Pada 1963, Indonesia mengubah kembali zona waktu menjadi tiga zona waktu: barat, tengah, dan timur. Irian Jaya yang telah kembali ke wilayah Indonesia masuk zona timur bersama daerah tingkat I Maluku karena terletak pada 135 derajat bujur timur. Selisih waktunya dengan GMT adalah + 9. Pembagian itu resmi dimulai sejak 1 Januari 1964.

Peraturan itu bertahan sampai 1987, ketika pemerintah membuat kebijakan memutuskan Bali masuk ke zona tengah karena pertimbangan pariwisata, sedangkan Kalimantan Barat dan Tengah ditarik ke zona barat dari zona tengah. Indonesia tetap dengan zona tiga waktu sampai hari ini.

Ide penyatuan zona waktu ini tentu saja membangkitkan pro dan kontra. Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan Antariksa (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan pembagian waktu di Indonesia sekarang sudah tepat secara internasional. Posisi Indonesia ada di  95 hingga 141 derajat garis bujur timur.  Artinya zona waktunya terbagi tiga.

Sayangnya, diakui Thomas, penentuan zona waktu di dunia seringkali dibuat oleh dua alasan utama, politis dan ekonomis. China sengaja menyatukan penentuan zona waktu mereka ke dalam satu waktu karena alasan politis. (Baca juga Membunuh “30-12-2011” di Samoa). Sementara Amerika Serikat yang tetap 4 zona waktu dengan alasan ekonomis.

Ide penggabungan zona waktu di tanah air, bagi Thomas dianggap kurang tepat. Setidaknya, harus dikaji lebih mendalam. "Jika disesuaikan jam standar, maka WIB akan dipaksakan bekerja lebih awal, sedangkan WIT lebih pagi," kata dia. Risikonya,  waktu produktif masyarakat tak sesuai dengan aktivitas matahari, terutama bagi yang terbiasa dengan jam matahari. (np)

Juli, Tak Ada Uang Muka Motor Rp500 Ribu

Untuk motor seharga Rp10 juta, konsumen harus menyediakan uang muka Rp2,5 juta.


Untuk motor seharga Rp10 juta, konsumen harus menyediakan uang muka Rp2,5 juta. (PT Astra Honda Motor)


VIVAnews - "Hanya dengan Rp500 ribu Anda bisa bawa pulang sepeda motor ini." Iklan semacam ini di mal-mal dan pusat perbelanjaan bakal tak ada lagi. Sebab, Bank Indonesia pada 15 Juli akan mengharamkan uang muka murah bagi cicilan kendaraan, termasuk sepeda motor.

Ini merupakan bagian dari keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP yang ditandatangani pada 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

Aturan itu menyebutkan besaran uang muka yang kini harus dibayar masyarakat untuk kredit sepeda motor adalah 25 persen, roda empat 30 persen, dan roda empat atau lebih untuk keperluan produktif 20 persen.

Dengan asumsi harga motor baru minimal Rp10 juta, konsumen kini harus menyediakan uang muka Rp2,5 juta. Padahal, selama ini masyarakat kelas bawah biasanya bisa memperoleh motor baru hanya dengan uang muka Rp500 ribu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Jumat, 16 Maret 2012, batas minimal uang muka kendaraan roda empat adalah 30 persen, sedangkan kendaraan untuk keperluan produktif, BI hanya mematok 20 persen. Meski demikian, BI mensyaratkan kendaraan itu merupakan angkutan orang atau barang yang memiliki dari pihak berwenang. Syarat kedua, kendaraan diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

Tak hanya kendaraan, BI juga mengatur besaran loan to value (LTV) untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) maksimal sebesar 70 persen. Artinya, bank hanya boleh memberikan pinjaman sebesar 70 persen dari nilai objek atau konsumen harus mengeluarkan DP 30 persen.

Aturan itu juga menyebutkan, ruang lingkup KPR itu meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen, namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 meter per segi.

Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah.

BI menegaskan pemberlakuan aturan baru ini akan dilaksanakan setelah masa transisi ketentuan selama tiga bulan. Waktu tersebut dianggap memadai bagi bank untuk melakukan penyesuaian prosedur standar operasional (SOP), sosialisasi, serta penyesuaian pelaporan ke BI. Setelah masa transisi, seluruh KPR dan KKB harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tekan impor motor


Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, menyampaikan alasan dikeluarkannya kebijakan kenaikan uang muka ini. Menurut dia, selain meningkatkan prinsip kehati-kehatian, kebijakan itu untuk memperlambat pertumbuhan impor kendaraan bermotor. Saat ini, pertumbuhan impor lebih cepat dibanding ekspor.

“Mobil itu hampir semuanya impor, motor juga. Walaupun dirakit di sini. Jadi, kenaikan DP sekaligus memperlambat kredit dan impor," ujar Darmin di Gedung BI, Jakarta, Jumat 16 Maret.

Selain untuk menekan pertumbuhan impor kendaraan bermotor, Darmin menjelaskan, pertumbuhan kredit di sektor kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR) cukup pesat. Tahun lalu, pertumbuhannya mencapai 33 persen. Angka ini jauh di atas pertumbuhan kredit nasional sebesar 24-25 persen. "Dua area ini pertumbuhannya pesat,” ujarnya.

Terkait dengan kebijakan besaran uang muka sebesar 25-30 persen, Darmin menjelaskan, angka tersebut sudah sesuai dengan sejumlah negara di kawasan Asia. BI juga melihat berapa angka yang tepat untuk uang muka kredit kendaraan bermotor.

“Itu sebenarnya tidak jauh dari praktik yang ada selama ini. Kami juga melihat di negara lain seperti apa? BI lebih berkepentingan melihat berapa persen harga mobil boleh dibiayai kredit. Termasuk untuk uang mukanya harus dihitung,” ujarnya.

Berbarengan dengan BI, Kementerian Keuangan juga mengenakan kebijakan serupa bagi perusahaan pembiayaan.

Berbeda dengan ketentuan BI, batas minimal uang muka yang ditetapkan perusahaan pembiayaan untuk kendaraan sepeda motor adalah 20 persen, lebih rendah 5 persen dari KKB perbankan. Begitu pula dengan uang muka kendaraan roda empat untuk tujuan non produktif yang ditetapkan sebesar 25 persen.

Namun, untuk kendaraan roda empat tujuan produktif, batas minimal uang muka yang diatur Kemenkeu sama dengan BI, yaitu 20 persen dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Yudi Pramadi, dalam keterangan tertulis yang diperoleh VIVAnews, Jumat, 16 Maret 2012 mengatakan, pengaturan tersebut dibuat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan.

Kemenkeu juga berharap agar perusahaan pembiayaan dapat menciptakan persaingan yang sehat di industri perusahaan pembiayaan.

Turunkan penjualan


Kebijakan ini direspons berbagai macam oleh pabrikan kendaraan bermotor. Namun, rata-rata sepakat bahwa kebijakan ini bakal menurunkan penjualan mereka.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Suzuki Indomobil Motor untuk roda dua Paulus S. Firmanto mengatakan, perusahaan masih mengkaji kemungkinan terkoreksinya penjualan. "Kami masih menunggu regulasi itu diterapkan," katanya.

Menurut dia, dampak kebijakan ini baru terasa setelah beberapa bulan aturan ini diberlakukan.

General Manager Marketing dan Promosi Yamaha Motor Indonesia, Eko Prabowo, tak mau banyak berspekulasi terhadap kenaikan DP kendaraan ini. "Masih dalam tahap pembicaraan di internal," kata Eko.

Dari kendaraan roda empat, Kepala Marketing Domestik PT Astra Daihatsu Motor, Rio Sanggau mengungkapkan bahwa koreksi angka penjualan terhadap kenaikan uang muka belum dihitung. "Tapi pasti ada," katanya.

Hanya saja General Manager Marketing PT Toyota Astra Motor Widyawati Soedigdo, mengaku tak khawatir atas rencana ini. "Tidak ada masalah, karena kebijakan penjualan di Auto 2000 sudah seperti ini," tutur Widyawati. (sj)

Akankah Sepak Bola Nasional Terselamatkan?

(dari kiri ke kanan) Todung Mulya Lubis (Ketua Komite Etik), Djohar Arifin Husin (Ketua Umum PSSI), Agustin Teras Narang (Gubernur Kaltim) Arifin Panigoro (tokoh sepak bola), dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, saat menghadiri acara pembukaan Kongres Tahunan PSSI 2012 di Kantor Gubernur,Palang Karaya, Kalimantan Tengah, Sabtu (17/3/2012).


PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Kongres Tahunan PSSI Tahunan telah dibuka. Ini artinya perjuangan demi perbaikan sepak bola nasional telah dimulai. Banyak hal yang akan dibahas dalam kongres pertama PSSI di era Djohar Arifin Husin ini. Meski demikian, target utama dari Kongres Tahunan kali ini adalah menyelamatkan sepak bola nasional. Entah itu dari keterpurukan atau ancaman sanksi FIFA.

Ya, sanksi FIFA tengah membayangi sepak bola negeri ini. Ini tak lepas dari dualisme kompetisi yang tengah terjadi. Publik sudah mahfum, saat ini ada dua kompetisi profesional di Indonesia, yaitu Indonesian Premier League (IPL) dan Indonesia Super League (ISL). FIFA yang merupakan federasi tertinggi sepak bola dunia tak nyaman dengan dualisme itu.

Dalam suratnya pada tanggal 21 Desember 2011, FIFA memerintahkan PSSI untuk merangkul klub ISL yang dinyatakan liga ilegal. FIFA memberi batas waktu hingga tanggal 20 Maret 2012 untuk PSSI segera menyelesaikan masalah dualisme ini. Jika tidak, maka kasus ini akan dibawa ke Komite Asosiasi FIFA dengan ancaman sanksi yang siap dijatuhkan.

Sayang, hingga detik ini masalah ini belum terselesaikan. PSSI sudah berusaha dengan mengajak klub ISL untuk rekonsiliasi, namun ditolak karena dianggap terlambat. Setelah upaya ini gagal, PSSI kemudian membuat keputusan dengan berencana melegalkan ISL di kongres ini. "Kita terus mencari solusi. Upaya apapun akan kita lakukan agar kita tidak disanksi. Kongres ini juga rangkaian usaha kita untuk mencegah agar tidak ada hukuman," kata Djohar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tempat berlangsungnya kongres.

Lantas bagaimana jika upaya ini tetap tak membuahkan hasil? Djohar pun menyatakan pihaknya siap untuk "membujuk" FIFA agar tak mengeluarkan keputusan yang bisa merusak martabat negeri ini. "Kami tak ingin kita dihukum. FIFA khawatir kita tidak berusaha. Untuk itu kita akan sampaikan apa saja yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini," jelas Djohar.

Ajang memperbaiki diri

Tak hanya misi menyelamatkan sepak bola nasional dari sanksi, kongres tahunan yang dibuka resmi oleh Gubernur Kalteng, Agustin Tenar Narang, ini juga bertujuan untuk memperbaiki "kerusakan" yang mengerogoti sepak bola kita. Dalam kongres nanti, PSSI akan memaparkan program kerja mereka selama empat tahun ke depan.

Salah satu program kerja yang akan dipaparkan adalah pembinaan usia dini demi tercapainya tim nasional yang mumpuni. Selain itu, PSSI juga akan membahas draft perubahan dan pengesahan hasil perubahan statuta PSSI. Tak diketahui secara rinci apa perubahan tersebut.

Dalam pertemuan ini pula, PSSI akan memaparkan laporan keuangan tahun 2011 dan mengesahkan anggaran PSSI tahun 2012. Kongres juga akan menguatkan hasil keputusan Komite Eksekutif soal format kompetisi, peserta kompetisi dan penyelenggaraan kompetisi.

FOTO: Habib Hasan Diperiksa Polda Metro Jaya

Pada pemeriksaan hari ini, Habib Hasan dicecar 13 pertanyaan oleh penyidik.


Habib Hasan Usai diperiksa di Polda Metro Jaya (VIVAnews/ Muhamad Solihin)


VIVAnews - Pimpinan Majelis Taklim Nurul Mustofa, Habib Hasan bin Ja'far Assegaf menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin 12 Maret 2012.

Habib Hasan diperiksa terkait dugaan pelecehan seksual dan pencabulan yang melibatkan dirinya. Dalam pemeriksaan, Habib Hasan ditemani oleh tim kuasa hukumnya.

Pada pemeriksaan hari ini, Habib Hasan dicecar 13 pertanyaan oleh penyidik. Habib Hasan yang dikenal selalu mengenakan jubah, sorban di kepala dan bertongkat. Pada pemeriksaan hari ini, dia terlihat mengenakan kemeja, tak bersorban dan tak membawa tongkat.

Lihat foto-fotonya di tautan ini.

Kasus pencabulan ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor TDL/4432/12/2011/pmj/Dit.Reskrim 2011.

Laporan diajukan oleh 11 remaja putra yang juga mengaku telah menjadi korban pencabulan Habib Hasan. Mereka berusia 12 hingga 22 tahun.

Dalam kasus dugaan kekerasan psikis dan seksual ini, penyidik sudah menyita sejumlah telepon genggam milik korban, untuk mencari data mengenai hubungan antara pelapor dan Habib Hasan.

Data di telepon itu akan dijadikan petujuk awal untuk melihat apakah ada rekaman atau pesan berisi ajakan Habib Hasan untuk melakukan pelecehan seksual seperti yang dilaporkan korban.

Penyidik juga menyusuri email dan situs jejaring sosial yang diduga dijadikan sarana berkomunikasi antara pelapor dan Habib Hasan. Akan dicari apakah yang bersangkutan menghubungi korban.

Saat memimpin taklim Habib Hasan selalu jemaahnya untuk tidak emosional dan mendoakan mereka yang mengancam dan mencaci dia agar diberi taufik dan hidayah.

Menurutnya, bisa saja fitnah terhadap dirinya itu merupakan desakan agar membubarkan majelis taklim yang bermarkas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan itu. (umi)