DPR: Presiden SBY Memang Penakut

Presiden SBY 


INILAH.COM, Jakarta - Komisi III DPR menilai bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang penakut. Sebab, menghadapkan masyarakat pendemo yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan TNI.

Hal ini terkait dengan pengamanan Istana Negara oleh aparat TNI. Dalam aksi ribuan buruh rabu (21/3/2012) lalu, aparat TNI termasuk menjaga kompleks Istana.

Sikap ini dinilai membuktikan ucapan Presiden sebelumnya terkait ancaman pada diri dan keluarga termasuk pada jabatannya.

"Pengamanan oleh TNI ini menunjukkan bahwa Presiden SBY memang penakut, hal ini sesuai dengan keluhan yang dilontarkan Presiden beberapa hari yang lalu," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, dalam keterangan persnya kepada, Sabtu (24/3/2012).

Menurut Nasir, pengerahan TNI untuk menjaga aksi demo mengingatkan kita pada gaya Orde Baru (Orba) yang sangat represif terhadap sikap kritis masyarakat. Nasir menuding, Presiden mulai menerapkan cara-cara ala Orba. Presiden tidak mau bertanggungjawab atas kebijakannya menaikkan BBM yaitu dengan menghadapkan masyarakat pada kekuatan-kekuatan militer.

"Gaya Orde Baru dengan melakukan pengamanan ala militer menjadi jalan pilihan Presiden. Ini sungguh disesalkan, karena menunjukkan Presiden tidak mau bertanggungjawab terhadap kebijakan yang diambilnya, dengan menghadapkan rakyat dengan militer," katanya.

Jelasnya, dengan semakin dekatnya pengambilan kebijakan kenaikan harga BBM pada akhir Maret ini, membuat pemerintah semakin siaga. Kesiagaan tersebut diakibatkan banyaknya protes melalui aksi demonstrasi baik yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh maupun masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan opsi untuk melibatkan TNI dalam mengamankan demo ini.

Aparat TNI akan disiapkan untuk menjaga Ring 2 di luar Istana Negara yang bisanya hanya dijaga personel Polisi guna mengamankan aksi demonstrasi penolakan penaikan harga BBM.

"Pengamanan dengan TNI tersebut adalah tindakan yang tidak tepat, bahkan melanggar konstitusi. Menghadapkan rakyat dengan TNI adalah tindakan yang represif, seolah-olah rakyat yang menolak BBM ini melakukan tindakan makar sehingga perlu diperangi," jelasnya.